Pemerintah Permudah Alur Program Perumahan Bersubsidi di 2021

Kabar baik datang dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada akhir tahun 2020 tentang program perumahan di Indonesia yaitu meningkatkan aksesibilitas masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui berbagai program subsidi perumahan yang akan dilanjutkan pada tahun 2021.

Indonesian flag, Merah Putih on Indonesian independence day
Minute Read

3 mins

Published

03.02.2021

Kabar baik datang dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di penghujung tahun 2020. Program perumahan untuk meningkatkan aksesibilitas kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui berbagai program subsidi perumahan akan dilanjutkan di tahun 2021.

Indonesia parliament house of representative building jakarta Indonesia

Program subsidi perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) akan ditingkatkan anggarannya pada tahun 2021 menjadi Rp 19,1 Triliun, dimana Rp 16,62 T bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Rp 2,5 Triliun dari dana bergulir. Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama Pusat Pengelolaan dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Arief Sabaruddin dalam siaran pers (10/10/2020).

Dari anggaran tersebut, Rp 16 triliun akan digunakan untuk membangun 157.500 unit rumah dan juga untuk alokasi skema subsidi Selisih Suku Bunga (SSB) dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), pembiayaan dari K/L untuk Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) rumah umum dan rumah khusus, rumah susun, peningkatan kualitas rumah swadaya, dan pembangunan baru rumah swadaya.

Dengan adanya peningkatan alokasi dana, Arief Sabaruddin menyatakan PPDPP siap untuk meningkatkan performa dengan menerapkan sistem terintegrasi yang memudahkan seluruh stakeholder menggunakan sistem otomatisasi dan artificial intelligence (AI) melalui aplikasi Sistem informasi KPR Subsidi Perumahan (SiKasep). 

Melalui SiKasep, pemerintah dapat mengetahui kebutuhan ketersediaan hunian dari masyarakat dan mendorong pengembang bersama dengan bank pelaksana untuk memenuhi permintaan hunian yang sesuai. Dengan SiKasep, pengakses (calon pemilik rumah) terhubung dengan pemerintah, bank pelaksana, dan pengembang melalui sistem host to host.

Dalam aplikasi SiKasep terdapat fitur Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang) dan Sistem Pemantauan Konstruksi (SiPetruk) yang ditargetkan akan rilis pada akhir 2020. SiPetruk diperuntukan bagi kalangan pengembang untuk memastikan hunian yang dibangun telah sesuai dengan berbagai persyaratan yang ditetapkan. Bank pelaksana akan mendapatkan manfaat dari aplikasi ini karena mendapatkan kemudahan dokumen kelayakan yang telah diintegrasikan melalui sistem host to host.

 

PPDPP bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dengan konsep kemitraan dari Manajemen Konstruksi (MK) yang memeriksa langsung di lapangan. MK akan berkunjung ke lapangan sesuai dengan pengajuan pemeriksaan dari pengembang. MK akan memeriksa apakah rumah yang dibangun sudah sesuai dengan data digital yang diajukan para pengembang melalui fitur SiKumbang.

Dengan begitu, pengembang tidak perlu lagi menyiapkan tim pengawas bangunanan. Pengembang cukup memberikan notifikasi dalam aplikasi tersebut terkait rumah yang sedang dibangunnya untuk dipantau dalam jangka waktu 3 bulan. Dari pemeriksaan tersebut, MK akan memberikan laporan penilaian yang terhubung langsung secara sistem oleh PPDPP. Jika dinyatakan layak huni, maka secara otomatis daftar rumah tersebut akan muncul di SiKasep untuk dapat dijual kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Aerial View of Jakarta Downtown Skyline with High-Rise Buildings With White Clouds and Blue Sky, Indonesia, Asia

Selain SiPetruk, PPDPP juga melakukan sosialisasi untuk aplikasi e-FLPP 2.0 kepada pihak perbankan untuk meningkatkan performa layanannya. Sistem e-FLPP 2.0 ini merupakan versi terbaru dari e-FLPP di mana terdapat peningkatan performa layanan dengan menyediakan otomatisasi kebutuhan dokumen yang diperlukan bank pelaksana oleh sistem. Aplikasi versi terbaru ini telah menerapkan fitur tanda tangan elektronik yang bisa diakses langsung melalui gadget sehingga mampu mempercepat proses dari berhari-hari menjadi hanya beberapa jam saja.

 

“Keamanan tanda tangan elektronik yang diterapkan sudah bekerja sama dengan Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang merupakan standar keamanan tertinggi di Indonesia. Berbagai sistem ini terus ditingkatkan karena tantangan perumahan kita sangat besar,” ujar Arief Sabaruddin.

 

Arief menilai bahwa tantangan untuk tahun 2021 adalah melakukan penyaluran FLPP dengan lebih cepat dibandingkan tahun 2020. Oleh karena itu, bulan November dan Desember 2020 digunakan sebagai persiapan akselerasi untuk TA 2021 bersama bank pelaksana agar lebih efektif, efisien, produktif, dan dapat diandalkan.

Pada kesempatan ini, Arief juga menyebutkan bahwa alokasi kuota di tahun 2021 dibagi berdasarkan provinsi, dimana setiap 3 bulan Bank pelaksana dapat mengajukan perubahan provinsi bersamaan dengan kegiatan evaluasi triwulanan bank pelaksana.